BAB III
TERBENTUKNYA NEGARA KEBANGSAAN INDONESIA
A. Politik etis dan munculnya Golongan
Terpelajar Indonesia
Pemerintah
Belanda memulai Politik Etis itu pada tahun 1900-an yang ditandai oleh
pengangkatan J.B Van Heutsz, sebagai Gubernur Jenderal (1904-1909) dengan
penasehatnya Prof. C. Snouck Hurgronye, seorang ahli budaya dan agama yang terkenal.
1.
Trilogi
Politik Etis
Isi Politik etis, sebagaimana yang
dikemukakan Van Deventer merupakan Trilogi, yaitu irigasi (pengairan), emigrasi
/ transmigrasi (perpindahan penduduk dari satu pulau kepulau yang lain), dan
edukasi (pendidikan).
Politik balas budi yang dicerminkan dalam trilogi
Politik Etis itu, menuru Van Deventer dengan pertimbangan sebagai berikut :
a.
Rakyat
Indonesia hidup bertani, pemerintah Belanda harus membangun sarana irigasi.
b.
Rakyat
Indonesia masih terbelakang, maka pemerintah harus menyebarluaskan
penyelenggaraan pendidikan.
c.
Sehubungan
dengan diberlakukannya Undang-Undang Agraria tahun 1870, rakyat Indonesia tidak
leluasa lagi memperluas lahan pertaniannya di Jawa, karena itu pemerintah harus
menyelenggarakan program ransmigrasi dari Jawa ke luar Jawa.
Sejak itu
pemerintah Belanda memperogramkan penyebarluasan pendidikan, membangun sarana
irigasi, dan tahun 1905 sejumlah orang Jawa dipindahkan keluar Jawa, antara
lain ke Lampung dan Deli, Sumatra Timur.
Sebenarnya
gagasan Politik Etis yang dicetuskan oleh Van Deventer sangat ideal. Apalagi
dengan adanya prinsip mewujudkan kesejahteraan di Indonesia. Namun pada
prakteknya dilapangan, penyelenggaraan Politik Etis diselewengkan oleh
pemerintah Belanda seiring dengan kepentingan kolonial Belanda di Indonesia.
Penyelewengan itu sebagai berikut :
a.
Pendidikan
yang dilaksanakan hanyalah pendidikan tingkat rendah, tujuannya adalah untuk
memenuhi kebutuhan akan pegawai rendahan, mandor-mandor atau peleyan-pelayan
yang bisa membaca. Memeng kemudian dibuka sekolah-sekolah menengah, tetapi
kebanyakan orang pribumi tidak mampu menikmatinya karena biayanya mahal.
b.
Irigasi
hanya dibangun didaerah-daerah yang terdapat perkebunan milik Belanda,dan
c.
Transmigrasi
ke luar Jawa, khususnya di Sumatera, hanya dimaksudkan untuk mempermudah
pengusaha-pengusaha Barat di luar Jawa memperoleh tenaga kerja.
Dengan demikian Politik Etis yang
dilancarkan Van Deventer gagal dalam praktik dilapangan karena pemerintah
Belanda tidak memiliki itikad baik untuk menyejahterakan pribumi.
2.
Edukasi dan
masa depan Indonesia
Politik Etis yang dicetuskan kaum
etis dalam prakteknya telah diselewengkan oleh pemerintah Kolonial Belanda.
Tetapi bangsa Indonesia tetap memperoleh keuntungan. Program edukasi yang
dilaksanakan oleh Belanda mampu menumbuhkan golongan terpelajar di Indonesia.
Begitu program Politik Etis mulai
dilaksanakan, dibukalah sekolah-sekolah. Untuk anak-anak bumi putera kalangan
bawah didirikan Sekolah Dasar Bumi Putra kelas dua (de Tweede Klasse), sekolah
yang lama pendidikannya lima tahun ini biayanya sangat mahal. Untuk anak bumi
putra kelas menengah didirikan Sekolah Dasar Bumi Putra Kelas Satu (de Eerste
Klasse), sekolah ini lama pendidikannya juga lima tahun. Namun, karena Van
Heutsz dinilai kurang bermutu dalam bahasa Belanda, maka masa belajarnya
diangkat menjadi enam tahun. Untuk anak Eropa didirikan sekolah khusus, yaitu
ELS (Europese Lagere School).
B. Muncul dan berkembangnya Organisasi
Pergerakan
Pendidikan
ternyata menghasilkan kaum intelektual (kaum cerdik pandai / berwawasan luas)
di Indonesia. Kaum intelektual menumbuhkan nasionalisme yang diwujudkan dalam
berbagai pergerakan nasional yang modern.
1.
Boedi Oetomo
(BO)
Organisasi pergerakan nasional yang
pertama kali berdiri adalah Boedi Oetomo. Didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa
dookter pribumi ( Stovia) di Jakarta pada tanggal 20 mei 1908. Para tokoh
organisasi ini adalah Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Cipto Mangunkusumo, dan Ario
Trikusumo.
Pada tanggal 3-5 oktober 1908 Boedi
Oetomo melaksanakan kongres pertama di Yogyakarta, hasil keputusan kongres
sebagai berikut:
a.
Boedi Oetomo
tidak mengadakan kegiatan politik, tetapi kegiatan pendidikan dan budaya.
b.
Ruang gerak
Boedi Oetomo dibatasi hanya untuk pulau Jawa, Madura, dengan pusat kegiatan di
Yogyakarta.
c.
Raden
Tumenggung Tirtokusumo, Bupati Karanganyar di angkat sebagai ketua.
2.
Sarekat
Islam (SI)
Organisasi ini merupakan
pengembangan dari Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan pada tahun 1909 di
Jakarta atas prakarsa dari R.M. Tirtoadisuryo. Tujuan utama SDI untuk membela
kepentingan para pedagang Indonesia dari ancaman saingan dengan para pedagang
Cina.
Pada tahun 1913, SI menyelenggarakan
kongres pertama di Surabaya. Kongres itu menetapkan keputusan sebagai berikut :
a.
Sarekat
Islam bukan Partai Politik
b.
Sarekat
Islam tidak melawan pemerintah Hindia Belanda
c.
Haji Oemar
Said Cokroaminoto dipilih menjadi ketua Sarekat Islam
d.
Kota
Surabaya ditetapkan menjadi pusat kegiatan Sarekat Islam
3.
Indische
Partij (IP)
Indische
Partij didirikan di Bandung pada tahun 1912. Para pendirinya dikenal dengan
sebutan Tiga Serangkai, yaitu E.F.E Douwes Dekker (Danu Dirjo Setia Budi), R.M.
Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), dan Dr. Cipto Mangunkusumo.
IP merupakan
organisasi politik murni yang pertama kali didirikan. Pergerakan ini
berdasarkan nasionalisme (kebangsaan) Hindia (sebutan Indonesia saat itu).
Hindia adalah setiap orang yang dilahirkan, dibesarkan di Hindia dan mengakui
Hindia sebagai tanah airnya. Adapun tujuan IP ada dua hal, yaitu dalam jangka
pendek mempersatukan seluruh bangsa Hindia. Dan dalam jangka panjang mencapai
Hindia merdeka.
4.
Perhimpunan
Indonesia (PI)
Pada tahun 1908 sejumlah pelajar
Indonesia di negeri Belandamendirikan suatu organisasi yang bernama Indische
Vereeniging (Perhimpunan Hindia). Didirikannya perkumpulan ini bertujuan
kekeluargaan semata-mata karena merasa senasib sepenanggungan di perantauan.
Sebagai media komunikasi dan penyebar luas ujuan oraganisasi maka pada tahun
1916 diterbitkan majalah dengan nama Hindia Putra.
Karena kiprah PI dianggap mengancam
stabilitas politik, pemerintah Belanda melakukan penangkapan-penangkapan
terhadap para tokoh PI. Mereka yang ditangkap diajukan ke pengadilan Den Haag
pada tahun 1928 adalah Hatta, Nazir Pamuncak, Abdul Majid Joyodiningrat, dan
Ali Sastroamijoyo.
5.
Partai
Komunis Indonesia (PKI)
Partai Komunis Indonesia berdiri
pada tahun 1920, dengan Semaun sebagai ketuanya. PKI merupakan pegembangan dari
Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV), suatu organisasi yang
berpaham Marxis yang didirikan di Semarang pada tahun 1913 oleh Hendriek
Sneevliet, seorang sosialis Belanda.
Dalam perjuangannya,
PKI menggunakan strategi garis komunis internasional, yaitu dengan melakukan
penyusupan kedalam tubuh partai-partai lain. Tujuannya agar organisasi lain
terpecah belah dan anggotanya beralih menjadi anggota PKI, sehingga kelak mereka
dapat membentuk negara Komunis. Salah satu organisasi yang disusupi PKI adalah
Sarekat Islam.
6.
Partai
Nasional Indonesia (PNI)
PNI merupan perkembangan dari
kelompok belajar (Algemeene Studie Club). Rapat yang dihadiri Soekarno, Cipto
Mangunkusumo, Suyudi, dan beberapa mantan anggota Perhimpunan Indonesia,
diantaranya adalah Iskaq Cokroadisuryo, Budiarto, dan Sunario, berhasil
membentuk organisasi pergerakan baru yang dinamakan Partai Nasional Indonesia.
PNI sangat terpengaruh oleh PI,
tujuan PNI adalah kemerdekaan Indonesia. Ideologi partai dikenal dengan istilah
marhaenisme, yaitu suatu ideologi kerakyatan yang mencita-citakan terbentuknya
masyarakat sejahtera yang merata. Adapun perjuangan PNI didasarkan pada
triologi perjuangan, yaitu kesadaran nasional, kemauaan nasianal, dan perbuatan
nasional.
7.
Organisasi-Organisasi
Pergerakan setelah PNI
Setelah Soekarno dipenjara, PNI
dibubarkan. Selanjutnya, para tokoh PNI berusaha menggalang bekas anggota PNI
untuk membentuk organisasi pergerakan baru. Sartono, salah seorang mantan tokoh
PNI, membentuk Partai Indonesia (Partindo), sedangkan Moh. Hatta dan Syahrir
mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan
PNI-Baru.
Partindo dan PNI-Baru melanjutkan
perjuangan dan cita-cita PNI untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dikalangan
rakyat. Hanya cara perjuangannya yang beda. Partindo menitikberatkan pada
pembentukan organisasi massa, sedangkan PNI-Baru lebih menekan pada pendidikan
politik dan sosial.
8.
Sumpah
Pemuda
Seiring dengan berdirinya
organisasi-organisasi pergerakan di Indonesia, kaum muda pun
memunculkanorganisasi pemuda. R. Satiaman, Kadarman, dan Sunardi mendirikan Tri
Koro Dharmo pada tanggal 7 Maret 1915, di Jakarta. Tujuan utamanya adalah
mempersiapkan pemuda-pemuda menjadi pemimpin di kemudian hari.
Dalam kongres yang bertema Indonesia
Bersatu dihadiri oleh para utusan pemuda dari berbagai daerah. Mereka setuju
untuk mengembangkan persatuan pemuda-pemuda Indonesia sebagai suatu bangsa.
Rasa persatuan itu harus mengatasi kepentingan golongan, bahasa, maupun agama.
Tetapi kongres pemuda I dini dinilai kurang berhasil karena sifat kedaerahan
masih melekat pengaruhnya. Oleh karena itu, lalu diadakan Kongres Pemuda
Indonesia II pada tanggal 26-28 Oktober 1928 di Jakarta.
Kongres ini berjalan sukses. Pada
terakhir kongres, tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda membuat pernyataan
politik bersama tentang persatuan bangsa. Pernyataan politik itu kemudian lebih
dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Adapun bunyi pernyatan politik yang wajib
diterima sebagai asas oleh setiap organisasi kepemudaan kebangsaan Indonesia
adalah sebagai berikut :
1.
Kami putra
dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Air Indonesia.
2.
Kami putra
dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
3.
Kami putra
dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.
C. Menuju Negara Kebangsaan Indonesia
Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17
Agustus 1945, merupakan keputusan atau tekad bulat politik perjuangan bangsa
Indonesia. Kemerdekaan ini tidak dirancang atau disodorkan oleh bangsa Jepang.
Tentara Jepang memang masih ada di Indonesia, tetapi dalam keadaan kalah perang
dan harus tunduk kepada pemerintahan Sekutu. Salah satu tugas tentara Jepang
adalah menjaga situasi di Indonesiatanpa perubahan apapun.
1.
Golongan
Muda Menghadapi Situasi
a.
Hikmah
kemunduran Perang Jepang
Memasuki tahun 1945, posisi Jepang
dalam menghadapi Sekutu semakin tidak menguntungkan. Tanda-tanda bahwa kelak
Jepang akan kalah perang sudah mulai tampak sejak tahun sebelumnya. Pendaratan
Sekutu pada bulan April 1944, telah mengancam kedudukan Jepang di Indonesia.
Untuk mempertahankan diri, Jepang tidak ada cara lain kecuali dengan
meningkatkan bantuan kekuatan dari rakyat Indonesia. Agar usaha itu lancar,
melalui Perdana Menteri Koiso Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di
kemudian hari.
b.
Menyerahnya
Jepang dan keinginan Golongan Muda
Pada tanggal 14 Agustus 1945,
pemerintah Jepang telah menyetujui untuk menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.
Pada saat bersamaan Soekarno-Hatta tiba kembali di Jakarta dari perjalanannya
ke Saigon.
Desas-desus menyerahnya Jepang
benar-benar meningkatkan ketegangan dikalangan pemuda. Mereka tidak
menginginkan proklamasi kemerdekaan dilakukan oleh PPKI buatan Jepang. Untuk
kepentingan itu, pada malam hari tanggal 15 Agustus 1945, beberapa pemuda
mendatangi Hatta. Anak buar Syahrir dan para pemuda dari Asrama Menteng 13,
juga melakukan penekanan terhadap Soekarno.
c.
Tanggapan
Soekarno-Hatta
Pikiran dan keinginan pemuda di
dalam menanggapi situuasi seperti diuraikan di atas, menimbulkan konflik dengan
para pemimpin nasionalis. Konflik terutama terjadi dengan Soekarno-Hatta. Kedua
tokoh besar itu juga berfikir secepat mungkin kemerdekaaan harus
diproklamasikan. Namun dalam beberapa hal, mereka tidak dapat menyetujui
cara-cara yang di usulkan oleh para pemuda.
2.
Peristiwa
Rengasdengklok dan Perumusan Naskah Proklamasi
a.
Golongan
Muda Menyandera Soekarno-Hatta
Sakit hati atas amarah
Soekarno-Hatta, pemuda mengambil tindakan yang lebih nekat. Malam hari tanggal
15 Agustus 1945, dibawah pimpinan Soekarni dan Chaerul Saleh, para pemuda
memutuskan untuk menyandera Soekarno-Hatta. Ikut serta disandera adalah
Fatmawati (Istri Soekarno) dan Guntur Soekarno Putra. Para penyandera membawa
mereka ke Rengasdengklok, kota kecil dibagian timur laut jakarta.
b.
Peranan
Laksamana Maeda Tadashi
Peranan Maeda dalam peristiwa
sekitar proklamasi cukup besar. Drama penyanderaan mungkin tidak akan berakhir
pada sore hari tanggal 16 Agustus 1945, jika Maeda tidak berinisiatif untuk
mencarinya. Setelah diketahui kedua tokoh itu berada di Rengasdengklok, ia
menyuruh Soebardjo untuk menjemputnya. Setelah kembali dari Rengasdengklok
sidang PPKI segera dilangsungkan.
c.
Perumusan
Naskah Proklamasi
Rapat dirumah Maeda pada tengah malm tanggal 16
Agustus 1945 merupakan agenda PPKI. Para pemuda juga diundang untuk datang,
diharapkan mereka dapat bergabung untuk menyusun kalimat Proklamasi yang akan
dibacakan esok harinya. Setelah melalui peroses yang panjang dengan berbagai
perbedaan pendapat, akhirnya pembacaan teks Proklamasi diputuskan akan dilakukan
di rumah Soekarno. Waktunya juga telah ditentukan, yaitu pukul 10.00.
3.
Proklamasi
Kemerdekaan dan Tindak Lanjutnya
a.
Peristiwa
Besar di Pegangsaan Timur
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus
1945 adalah peristiwa besar. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan tidak
jarang diwarnai dengan serangkaian konflik, akhirnya pergerakan nasional
membuahkan hasil. Baik Golongan Tua maupun Golongan Muda yang memiliki andil.
Keduanya saling jalin, satu dan lainnya saling melengkapi. Peristiwa besar yang
dinanti telah tiba, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Peristiwa besar itu memilikin makna
yang lebih besar lagi. Betapa tidak, Proklamasi Kemerdekaan sebuah bangsa
dilakukan dirumah pribadi di Jalan Pegangsaan timur 56, jakarta, tempat
keluarga Soekarno tinggal, menjadi saksi sejarah keagungan bangsa Indonesia
pada saat itu.
b.
Mengupayakan
Kelengkapan Sebuah Negara
Proklamasi kemerdekaan adalah
peristiwa bersejarah, namun tanpa tindak lanjut yang jelas, peristiwa itu tidak
akan banyak berarti. Tindakan yang harus segera dilakukan adalah membentuk
lembaga pemerintahan. Untuk tujuan itu perlu pedoman dasar yang tegas berupa
Konstitusi (Undang-Undang Dasar). Konstitusi mutlak diperlukan oleh suatu
negara merdeka yang berdaulat penuh, apalagi jika ingin menumbuhkan demokrasi.
Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI
berhasil mengesahkan UUD yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh (37 Pasal),
aturan peralihan (4 Pasal), dan aturan tambahan (2 Pasal), disetai penjelasan.
Sumber
:ancha-ardiyansyah.blogspot.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar