Materi PKn Semester 1

Bab II Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani

A.    Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

1)      Masa Orde Lama

Pelaksanaan demokrasi pada masa awal kemerdekaan RI sampai pada masa orde lama. Masa orde ,lama dapat diuraikan sebagai berikut :

a)      Periode Tahun 1945-1949

Periode ini adalah awal untuk menanamkan benih demokrasi pancasila, konstitusinya UUD 1945.

Pelaksanaan demokrasi pada periode ini, antara lain :

1)      Pemerintah dan rakyat tidak punya cukup waktu untuk membenahi diri karena sibuk oleh perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan dari egresi Belanda.

2)      Ketegangan politik dan aksi kontak terbentuknya lembaga-lembaga demokrasi seperti MPR,DPR,DPA, dan BPK.

3)      Keluarnya Maklumat Pemerintah (wakil presiden RI) Nomor X tanggal 3 november 1945, tentang Anjuran pendirian partai-partai politik, menandai munculnya sistem pemerintahan liberal.

b)      Periode Tahun 1949-1950

Konstitusi yang berlaku adalah konstitusi RIS, dan berlakunya sistem demokrasi liberal.

Pelaksanaan demokrasi pada periode ini, antara lain :

1)      Pemerintahan Indonesia secara politis terpaksa menerima berlakunya konstitusi RIS 1949 sebagai hasil konferensi Meja Bundar di Den Haag,Belanda.

2)      Dengan konstitusi RIS 1949, Indonesia terpecah-pecah menjadi negara bagian yang dipaksakan.

3)      Sistem pemerintahan diterapkan kabinet perlementer dengan multi partai.

4)      Konstitusi RIS 1949 menghendaki adanya kemauan rakyat dan suara-suara di daerah dijadikan dasar dalam pemilihan presiden atau parlemen melalui pemilu yang demokratis.

5)      Soekarno ditunjuk sebagai presiden RIS,sementara pemerintahan dilaksanakan oleh perdana mentri.

c)      Periode Tahun 1950-1959

Konstitusi yang berlaku adalah UUD 1950. Pasca Agresi militer Belanda II (19 Desember 1945), Negara Indonesia mudah dipecah belah dan diadu dengan dibentuknya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang menerapkan sistem politik demokrasi liberal.

Pada tahun 1955, pemilu pertama dilaksanakan, yang dinilai banyak kalangan sebagai pelaksanaan pemilu Indonesia yang bersih dan demokratis.Jatuh bangunnya kabinet berlangsung hingga tahun 1959. Terjadi kekacauan dikalangan konstituante yang tiada berakhir hingga mendorong presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959.

           

d)     Periode Tahun 1959-1965

Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 maka konstitusi yang berlaku pada periode ini kembali pada UUD 1945. Indonesia yang sebelumnya melaksanakan sistem demokrasi liberal, berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin.

Ciri-ciri umum demokrasi terpimpin, sebagai berikut :

1)      Adanya gotong-royong

2)      Tidak mencari kemenangan atas golongan lain.

3)      Selalu mencari sintesis untuk melaksanakan amanat partai dan rakyat.

4)      Melarang propaganda anti-Nasakom dan menghendaki konsultasi sesama aliran progresif revolusioner.

Pelaksanaan demokrasi terpimpin memiliki kecenderungan bahwa semua keputusan hanya berada pada pemimpin besar revolusi Presiden RI Soekarno. Berikut berbagai penyimpangan yang terjadi pada periode demokrasi terpimpin :

1)      Presiden membubarkkan DPR hasil pemilu 1955 dan selanjutnya membentuk DPR-GR.

2)      Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup.

3)      Pemimpin lembaga tinggi dan tertinggi negara diangkat sebagai menteri negara.

4)      Pengangkatan serta pemberhentian anggota-anggota MPRS,DPA, dan MA oleh presiden.

5)      Hak budget tidak dilaksanakan presiden tidak mengajukan RAPBN untuk mendapatkan pengesahan dari DPR.

e)      Masa Orde aru

Berlangsung pada tahun 1966-1998. Sesudah pemberontakan G30S/PKI, timbullah pemerintahan Orde Baru yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah  Sebelas Maret (Supersemar).

Pelaksanaan demokrasi pada masa orde baru dapat diuraikan sebagai berikut :

a)      Diadakan penataan kehidupan kenegaraan serta serangkaian pembangunan dalam berbagai bidang.

b)      Di era orde baru penerapan demokrasi berdasarkan pancasila (Demokrasi Pancasiila).

c)      Pemilu dilaksanakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

d)     Dibuat dan ditetapkannya Garis-Garis Besar Hluan Negara.

e)      Dilaksanakannya pembagian kekuasaan dan dibentuk MPR, DPR, DPA, BPK, MA dan pemilihan presiden tiap lima tahun sekali.

f)       Ditetapkannya Pedoman Pengkhayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) untuk melestarikan dan melaksanakan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

Orde Baru pada awalnya bertujuan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni konsekuen, namun dalam penyelenggaraan pemerintahan mengalami penyimpangan, sebagai berikut :

a)      Sistem pemerintahan bercorak sentralistik dan cenderung otoriter.

b)      Ada ketidakseimbangan kekuasaan diantara lembaga negara.

c)      Wewenang dan kekuasaan presiden yang berlebihan.

d)     Kurang adanya kepastian hukum,keadilan, serta supermasi hukum.

e)      Ditetapkannya UU Referendum.

f)       Masa Reformasi

Beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru, menyebabkan gejala disintegrasi bangsa dan dekandensi (kemerosotan disegala bidang) yang sangat membahayakan kelangsungan hidup NKRI.

Ciri demokrasi pancasila pada era Reformasi ini lebih ditekankan pada aspek sebagai berikut :

a)      Penegakan kedaulatan rakyat dengan memberdayaann pengawasan oleh lembaga negara, lembaga politik dan lembaga kemasyarakatan.

b)      Pembagian dan pendelegasian secara tegas wewenang kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

c)      Penghormatan kepada keberagaman asas, ciri, aspirasi, dan program partai politik yang multipartai.

Pada masa Reformasi dilaksanakan koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintaha Orde Baru.

Sumber : LKS SIMPATI